Pencarian Data Kerja Sama Dalam Negeri

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi Perkebunan

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana bagi Korporasi

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi Perkebunan

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi Dalam Pelayanan Pemberian Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi

Berlangsung

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

PEMBERIAN AKSES DATA DI BIDANG PERDATA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM ONLINE DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Pemberian Data dalam rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

Perjanjian Kerja Sama

Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terlaksana / Selesai

Lihat Detail

2021 © Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia